Survey IPK-IKM Barometer Kualitas Pelayanan Publik Rutan Blora

Blora -  IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) merupakan indikator yang menjadi tolak ukur dalam penilaian suatu instansi atau lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat IPK dan IKM juga menjadi dasar bagi UPT dan Kanwil di Kementerian Hukum dan HAM untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM.

Survei IKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Survei IPK adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang persepsi korupsi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Baca juga: Akselerasi Kemampuan Pelaku Usaha, Bea Cukai Berikan Asistensi Kepabeanan di Bekasi dan Ambon

Karutan Blora Budi Hardiono mengatakan bahwa baik buruknya pelayanan publik ditentukan berdasarkan dengan persepsi pengguna layanan. Dengan melakukan survei yang benar dan sesuai petunjuk, maka akan diperoleh gambaran tinggi atau rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik.

Pelaksanaan survey IKM/IPK yang difasilitasi oleh Balitbangkumham merupakan suatu kegiatan survey yang sangat bermanfaat untuk mengukur kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi di Rutan Blora. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilaksanakan oleh Rutan Blora dilaksanakan setiap bulannya.

Baca juga: Kemenkumham Jateng dan Pihak Terkait Susun Rencana Aksi Penanggulangan HIV AIDS