Pemastian Ketenangan: Dialog Kemenkumham Jateng dengan Komisi III DPR untuk Mengamankan Proses Pemilu 2024

SEMARANG - Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menjaga netralitas dalam menyikapi tahun politik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto dalam berbagai kesempatan menegaskan hal tersebut.

Baca juga: Tafindo Law Firm Kawal Dugaan Penipuan 1,9 M Berangkat Kerja ke Luar Negeri

Hal yang sama kembali diutarakannya kepada anggota Komisi III DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun 2023-2024 yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa, Senin (11/12).

“Untuk implementasi netralitas kita sudah mencanangkan di seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah baik di wilayah maupun di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi, ” tutur Tejo, merespon pertanyaan salah satu anggota DPR.

Baca juga: Tanah di Jatiluwih Jadi Anggunan Bank, Kok Bisa Terbit Sertifikat Baru

Baca selengkapnya di jateng.kemenkumham.go.id

“ASN harus menjaga netralitas. Foto-foto kami tidak perkenankan untuk berafiliasi atau merujuk dengan salah satu partai atau calon presiden”.

Baca juga: Tony Rosyid: Firli Hanya Operator?

“Jadi foto diam saja begini, ” tambahnya menunjukkan gestur posisi siap.

Komitmen netralitas, kata Tejo, telah menjadi arahan pimpinan di Kemenkumham dan telah diinternalisasi hingga level terbawah.

Baca juga: Kecewa Diberitakan, Gung Alit Tolak Berdamai Dengan AWK

“Arahan pimpinan juga seperti itu. Tidak berhubungan langsung dengan partai politik tertentu, tidak menghadiri keramaian, kerumunan sehubungan dengan masa-masa kampanye”.

“Konkritnya setiap apel kita memberikan arahan kepada seluruh jajaran untuk selalu menjaga netralitas. Banner-banner juga kita pasang sehubungan dengan upaya-upaya kita menjaga netralitas, ” imbuhnya.

Baca juga: Usaha untuk Uji Materi Pembatalan Kewenangan Jaksa Jadi Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Logika Hukumnya Sedang Sakit

Pria 57 tahun itu juga menjelaskan, pihaknya menggandeng KPU untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan Pemilu di Lapas dan Rutan.